Oleh: Ferdinand Nauw *)
Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua pada tahun 2001, perhatian utama sering tertuju pada Dana Otsus dalam diskusi terkait pembangunan di Tanah Papua. Namun, penting untuk menyadari bahwa selain Dana Otsus, Papua juga menerima berbagai aliran dana dari pemerintah pusat melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Pada tahun 2024, total alokasi TKD untuk Papua mencapai Rp48,49 triliun, yang mencakup beberapa komponen utama :
1. Dana Alokasi Umum (DAU): Sebesar Rp6,44 triliun dialokasikan untuk Provinsi Papua .
2. Dana Alokasi Khusus (DAK): Terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp769,13 miliar dan DAK Non-Fisik sebesar Rp501,94 miliar untuk Papua Barat .
3. Dana Bagi Hasil (DBH): Penambahan pagu DBH di wilayah Papua sebesar Rp138,09 miliar, mencakup sektor pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pertambangan umum .
4. Dana Otonomi Khusus (Otsus): Total pagu dana Otsus 2024 untuk delapan pemerintah daerah di Papua Barat sebanyak Rp1,75 triliun .
5. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI): Dana tambahan yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua, meskipun alokasi spesifiknya perlu dirinci lebih lanjut .
Meskipun Dana Otsus sering menjadi sorotan, data di atas menunjukkan bahwa aliran dana lainnya memiliki peran signifikan dalam pembangunan Papua. Oleh karena itu, pengawasan dan transparansi terhadap seluruh sumber pendanaan ini menjadi krusial untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Papua.
Kesalahan Pola Pikir: Hanya Fokus pada Dana Otsus
Salah satu kesalahan besar dalam cara kita memahami pembangunan Papua adalah anggapan bahwa Dana Otsus adalah satu-satunya solusi bagi kesejahteraan OAP. Kesalahan pola pikir ini membawa beberapa dampak serius:
1. Mengabaikan pengawasan terhadap anggaran lain: Akibat terlalu fokus pada Dana Otsus, kita sering kali lupa bahwa ada anggaran lain yang juga harus diawasi penggunaannya.
2. Minimnya transparansi dalam pengelolaan APBD: Banyak program yang dibiayai dari DAU, DAK, atau DBH, tetapi masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana ini digunakan.
3. Tergantung pada Dana Otsus untuk kebijakan afirmasi: Banyak kebijakan afirmasi untuk OAP hanya dibiayai melalui Dana Otsus, padahal seharusnya ada skema pembiayaan lain yang bisa digunakan.
Jika pola pikir ini tidak diubah, maka pembangunan Papua akan terus berjalan timpang, di mana perhatian hanya tertuju pada satu sumber dana sementara yang lainnya tidak dikontrol dengan baik.
Langkah Strategis: Mengawal Seluruh Anggaran Papua
Untuk memastikan pembangunan Papua berjalan secara adil dan berkelanjutan, kita sebagai OAP harus mulai berpikir lebih luas dan strategis. Berikut beberapa langkah konkret yang harus dilakukan:
1. Menuntut transparansi dalam pengelolaan seluruh dana transfer daerah. Pemerintah daerah wajib membuka informasi terkait penggunaan DAU, DAK, DBH, dan sumber dana lainnya kepada publik.
2. Mendorong regulasi daerah yang memastikan anggaran berpihak kepada OAP. Salah satu cara untuk mengamankan hak OAP adalah dengan mendorong peraturan daerah (Perda) yang mengatur penggunaan dana secara afirmatif untuk kepentingan masyarakat asli.
3. Mengawal penyusunan APBD. OAP harus aktif terlibat dalam proses perencanaan anggaran daerah agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
4. Memastikan dana non-Otsus digunakan untuk kebijakan afirmasi. Jangan biarkan kebijakan pro-OAP hanya bergantung pada Dana Otsus. DAU, DAK, dan DBH juga harus dialokasikan untuk kebijakan afirmasi bagi OAP.
5. Mendorong peran masyarakat adat dalam pengawasan anggaran. Pemerintah daerah harus melibatkan perwakilan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran daerah.
Kesimpulan
Papua bukan hanya tentang Dana Otsus. Pembangunan di Papua dibiayai oleh berbagai sumber pendanaan, dan kita sebagai OAP harus mengambil peran aktif dalam mengawasi seluruh anggaran yang masuk. Jika kita hanya fokus pada Dana Otsus, kita akan kehilangan kesempatan untuk memastikan bahwa anggaran lainnya digunakan secara transparan dan adil.
Saatnya kita lebih kritis, lebih aktif, dan lebih cerdas dalam mengawal pembangunan Papua. Jangan hanya fokus pada Dana Otsus, tetapi kawal seluruh anggaran!
*) Penulis adalah Sekretaris Jenderal Solidaritas Guru Asli Papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar